Syarat dan Ketentuan Legalisasi Dokumen Kemenkumham 2025

Jakarta, 7 September 2025 — Di era globalisasi, legalisasi dokumen menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia yang ingin menggunakan dokumen resmi di luar negeri. Proses ini dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pintu awal sebelum dokumen diakui secara sah di negara tujuan.

Artikel ini akan membahas secara lengkap syarat dan ketentuan legalisasi dokumen Kemenkumham 2025, termasuk langkah-langkah yang perlu dipahami masyarakat agar proses berjalan lancar.

Apa Itu Legalisasi Dokumen Kemenkumham?

Legalisasi dokumen merupakan proses pengesahan tanda tangan pejabat yang berwenang pada dokumen publik, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum untuk digunakan di luar negeri. Kemenkumham bertugas melakukan validasi awal sebelum dokumen diteruskan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan perwakilan negara tujuan.

Proses ini umumnya dibutuhkan untuk berbagai kepentingan, seperti:

• Melanjutkan pendidikan di luar negeri.
• Keperluan pernikahan campuran.
• Urusan bisnis dan investasi.
• Pengurusan izin tinggal dan pekerjaan.

Syarat Legalisasi Dokumen Kemenkumham 2025

Sebelum mengajukan legalisasi, pemohon wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Berikut poin penting yang harus diperhatikan:

1. Dokumen Asli dan Fotokopi
   • Pemohon harus melampirkan dokumen asli yang akan dilegalisasi.
   • Sertakan juga fotokopi dokumen yang jelas dan terbaca.
2. Dokumen Sudah Dilegalisasi Instansi Berwenang
   • Untuk ijazah, sertifikat, atau dokumen pendidikan harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan atau instansi terkait.
   • Untuk akta lahir, akta nikah, atau dokumen kependudukan, wajib mendapat pengesahan dari Dinas Dukcapil.
3. Surat Permohonan
   • Surat permohonan resmi dengan tanda tangan pemohon atau kuasa hukum yang sah.
4. Identitas Diri
   • Fotokopi KTP atau paspor pemohon.
   • Jika dikuasakan, lampirkan surat kuasa dan identitas penerima kuasa.
5. Bukti Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
   • Setiap pengajuan legalisasi dikenakan biaya resmi sesuai ketentuan Kemenkumham.

Ketentuan Proses Legalisasi

Selain syarat administratif, terdapat ketentuan yang wajib dipahami oleh pemohon. Berikut poin penting ketentuannya:

1. Proses Online dan Offline
   • Permohonan legalisasi dilakukan melalui aplikasi daring yang disediakan Kemenkumham.
   • Setelah registrasi online, dokumen fisik tetap perlu dibawa ke loket pelayanan untuk verifikasi.
2. Jangka Waktu Proses
   • Rata-rata waktu penyelesaian legalisasi di Kemenkumham adalah 2–3 hari kerja.
   • Waktu dapat berbeda tergantung volume permohonan.
3. Dokumen Tidak Lengkap Akan Ditolak
   • Jika syarat tidak terpenuhi, permohonan akan dikembalikan tanpa diproses.
4. Keterkaitan dengan Kemenlu
   • Legalisasi Kemenkumham hanya tahap awal. Setelah itu, dokumen wajib dilegalisasi Kemenlu, lalu kedutaan negara tujuan.

Cara Mengajukan Legalisasi Dokumen Kemenkumham 2025

Agar lebih mudah dipahami, berikut alur pengajuan legalisasi:

1. Registrasi Online
   • Masuk ke laman resmi Kemenkumham dan pilih menu legalisasi dokumen.
   • Isi data lengkap sesuai petunjuk, lalu unggah dokumen yang diminta.
2. Pembayaran Biaya Resmi
   • Lakukan pembayaran PNBP melalui bank yang ditunjuk.
   • Simpan bukti pembayaran untuk ditunjukkan saat verifikasi.
3. Verifikasi Dokumen
   • Datang ke kantor pelayanan Kemenkumham sesuai jadwal yang ditentukan.
   • Serahkan dokumen asli, fotokopi, dan bukti pembayaran.
4. Proses Legalisasi
   • Petugas akan memeriksa keaslian tanda tangan dan stempel pejabat berwenang.
   • Jika valid, dokumen diberi stempel atau cap legalisasi resmi.

Biaya Legalisasi Dokumen

Berdasarkan ketentuan terbaru, tarif PNBP untuk legalisasi dokumen di Kemenkumham ditetapkan secara transparan. Masyarakat hanya perlu membayar sesuai jenis layanan, tanpa biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

Kesimpulan

Mengurus legalisasi dokumen Kemenkumham 2025 tidaklah rumit jika pemohon memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Kunci utamanya adalah memastikan dokumen sudah dilegalisasi oleh instansi terkait sebelum diajukan ke Kemenkumham. Proses ini sangat penting karena menjadi pintu awal pengakuan dokumen Indonesia di luar negeri.

Dengan mengikuti panduan di atas, masyarakat dapat menghemat waktu, menghindari penolakan, dan memastikan dokumen resmi mereka sah digunakan untuk berbagai keperluan internasional.