Risiko Hukum Jika Surat Kuasa Pengambilan BPKB Tidak Dilengkapi Identitas Lengkap

Jakarta, 14 Oktober 2025 — Surat kuasa adalah dokumen hukum yang digunakan untuk memberikan wewenang kepada pihak lain dalam melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Salah satu penggunaan yang paling umum adalah untuk pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di lembaga pembiayaan atau dealer. Namun, banyak orang masih menyepelekan aspek legalitas surat kuasa ini — terutama terkait kelengkapan identitas.

Padahal, surat kuasa yang tidak dilengkapi identitas lengkap dapat menimbulkan risiko hukum serius, bahkan bisa membuat dokumen tersebut tidak sah secara hukum.

Pentingnya Identitas Lengkap dalam Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan bentuk perjanjian tertulis yang harus memenuhi unsur keabsahan menurut hukum perdata. Salah satu unsur pentingnya adalah kejelasan pihak yang memberi dan menerima kuasa.

Identitas lengkap yang wajib dicantumkan meliputi:

• Nama lengkap sesuai KTP
• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Alamat tempat tinggal
• Tanda tangan asli
• Nomor telepon atau kontak yang bisa diverifikasi

Tanpa data-data tersebut, surat kuasa berpotensi tidak diakui secara hukum. Dalam konteks pengambilan BPKB, hal ini dapat menghambat proses administrasi dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kuasa.

Risiko Hukum Jika Surat Kuasa Tidak Lengkap

1. Surat Kuasa Dinyatakan Tidak Sah

Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formal, seperti tidak mencantumkan identitas lengkap, dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum perdata. Akibatnya, pihak penerima kuasa tidak memiliki dasar legal untuk bertindak mewakili pemberi kuasa.

Dalam kasus pengambilan BPKB, pihak leasing atau dealer bisa menolak menyerahkan dokumen kendaraan karena menganggap surat kuasa tidak valid. Inilah salah satu contoh surat kuasa ditolak hukum karena tidak memenuhi ketentuan administratif yang berlaku.

2. Potensi Tuntutan Pidana Pemalsuan Data

Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan yang disengaja pada identitas — misalnya menggunakan nama palsu atau nomor KTP fiktif — maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku dapat dikenai ancaman pidana hingga enam tahun penjara.

3. Penundaan atau Penolakan Pengambilan BPKB

Pihak berwenang, seperti lembaga pembiayaan, memiliki hak untuk menolak proses pengambilan BPKB jika surat kuasa dianggap tidak valid. Proses klarifikasi yang memakan waktu juga bisa memperlambat pengambilan dokumen penting ini.

4. Risiko Perdata Akibat Sengketa Kepemilikan

Apabila surat kuasa digunakan tanpa dasar hukum yang kuat, pihak lain dapat menggugat keabsahan tindakan penerima kuasa. Dalam konteks BPKB, hal ini bisa menimbulkan sengketa kepemilikan kendaraan, terutama jika terjadi transaksi jual beli yang melibatkan pihak ketiga.

Cara Membuat Surat Kuasa Pengambilan BPKB yang Sah

Agar tidak terjebak dalam risiko hukum, berikut panduan membuat surat kuasa pengambilan BPKB yang benar dan sah:

1. Gunakan format resmi — Tulislah surat kuasa dengan struktur jelas yang mencakup data pemberi dan penerima kuasa, tujuan, serta tanda tangan di atas materai.
2. Cantumkan identitas lengkap kedua belah pihak — Sertakan nama, NIK, alamat, serta kontak yang dapat diverifikasi.
3. Gunakan materai yang berlaku — Materai menandakan kekuatan hukum dari dokumen tersebut.
4. Lampirkan dokumen pendukung — Seperti fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, serta fotokopi STNK kendaraan.
5. Sertakan tujuan yang spesifik — Misalnya, “untuk mengambil BPKB kendaraan dengan nomor polisi XXXX di kantor leasing ABC.”

Pandangan Hukum dan Praktik di Lapangan

Menurut para praktisi hukum, surat kuasa yang tidak memenuhi syarat identitas lengkap tidak dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Artinya, jika terjadi sengketa atau penyalahgunaan wewenang, surat kuasa tersebut tidak akan melindungi pemberi kuasa secara hukum.

Beberapa lembaga pembiayaan bahkan telah memperketat verifikasi surat kuasa. Mereka mewajibkan pencocokan identitas melalui sistem online (Dukcapil) atau verifikasi langsung di kantor cabang. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kasus pemalsuan dan pengambilan BPKB secara tidak sah.

Kesimpulan

Kelengkapan identitas dalam surat kuasa bukan sekadar formalitas, melainkan syarat hukum yang menentukan keabsahan dokumen tersebut. Jika diabaikan, surat kuasa pengambilan BPKB dapat ditolak oleh pihak berwenang dan berpotensi menimbulkan risiko hukum, mulai dari penolakan administratif hingga sanksi pidana.

Untuk menghindari masalah, pastikan surat kuasa dibuat secara lengkap, sah, dan disertai dokumen pendukung. Dengan begitu, proses pengambilan BPKB berjalan lancar dan aman secara hukum.

Ayo bergabung di situs slot 2025 terbaik terpercaya dan daftar sekarang juga di → Konohatoto78