Jakarta, 22 November 2025 — Permasalahan denda pajak sering membuat wajib pajak merasa kebingungan. Banyak orang tidak menyadari bahwa pemerintah sebenarnya memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Di sinilah surat permohonan penghapusan denda pajak menjadi dokumen penting yang perlu disusun dengan baik.
Berkasinaja akan membahas pengertian, alasan yang dapat diterima, struktur surat, hingga contoh surat yang bisa langsung digunakan.
Mengapa Perlu Mengajukan Penghapusan Denda Pajak?
Sanksi administrasi berupa denda biasanya muncul karena keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak. Namun dalam beberapa kondisi, wajib pajak dapat mengajukan penghapusan denda dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti:
- Kesalahan sistem administrasi
- Force majeure (bencana, kondisi darurat)
- Kesalahan pihak ketiga, seperti konsultan pajak atau bendahara
- Kondisi kesehatan atau situasi lain yang membuat wajib pajak tidak bisa memenuhi kewajiban tepat waktu
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menilai setiap permohonan berdasarkan bukti dan pertimbangan tertentu. Karena itu, penyusunan surat harus jelas, sopan, dan dilengkapi alasan logis.
Apa Itu Surat Permohonan Penghapusan Denda Pajak?
Surat permohonan penghapusan denda pajak adalah dokumen resmi yang diajukan wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Surat ini harus memuat identitas wajib pajak, dasar hukum, uraian permasalahan, hingga permohonan yang diajukan.
Jika ditulis dengan rapi dan alasan yang kuat, peluang dikabulkan pun semakin besar.
Kiat Menulis Surat Permohonan yang Diterima DJP
Agar surat tidak ditolak, berikut beberapa tips penting:
1. Sampaikan Alasan Secara Jelas
Tuliskan kronologi secara runtut, mulai dari penyebab keterlambatan hingga bukti pendukung. Hindari alasan yang mengada-ada.
2. Sertakan Dasar Hukum
Pada umumnya, wajib pajak mengutip Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengenai penghapusan sanksi.
3. Cantumkan Data Pajak yang Terkait
Jenis pajak, masa pajak, nomor ketetapan, hingga besaran denda harus ditulis secara detail.
4. Gunakan Bahasa Formal
Karena ditujukan untuk instansi pemerintah, surat harus menggunakan bahasa baku tanpa unsur emosional.
5. Lampirkan Dokumen Pendukung
Misalnya screenshot gangguan sistem, surat keterangan dokter, bukti bencana, atau kronologi tertulis dari pihak ketiga.
Struktur Umum Surat Permohonan Penghapusan Denda Pajak
Agar penyusunan lebih mudah, berikut struktur surat yang umum digunakan:
- Kop surat (jika badan usaha)
- Identitas wajib pajak
- Nomor, perihal, dan lampiran
- Dasar hukum pengajuan
- Uraian kronologi dan alasan
- Detail ketetapan atau sanksi pajak
- Permohonan penghapusan denda
- Penutup dan tanda tangan
Contoh Surat Permohonan Penghapusan Denda Pajak
Berikut contoh surat yang dapat digunakan wajib pajak pribadi maupun badan. Format ini sudah disesuaikan dengan standar umum DJP.
[KOP SURAT PERUSAHAAN / IDENTITAS WAJIB PAJAK]
Nama WP : PT Maju Sejahtera
NPWP : 12.345.678.9-012.000
Alamat : Jl. Anggrek No. 10, Jakarta Selatan
Telepon : 021-1234567
Nomor : 015/MS/IX/2024
Perihal : Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi
Lampiran : 1 berkas
Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Selatan
di Tempat
Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami selaku wajib pajak PT Maju Sejahtera mengajukan surat permohonan penghapusan denda pajak atas sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00012/105/2024, terkait keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN bulan Mei 2024.
Pengajuan ini kami dasarkan pada Pasal 36 Ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP, yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus sanksi administrasi apabila sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak.
Adapun keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh gangguan sistem internal yang menyebabkan dokumen elektronik tidak dapat diproses. Hal ini terbukti melalui laporan teknis dari tim IT perusahaan tertanggal 10 Juni 2024 yang kami lampirkan bersama surat ini.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon agar sanksi administrasi berupa denda keterlambatan dapat dihapuskan. Besar harapan kami permohonan ini dapat dipertimbangkan dan disetujui.
Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijakannya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Maju Sejahtera
(………………………….)
Direktur
Pastikan Surat Lengkap & Didukung Bukti
Permohonan penghapusan denda pajak bisa dikabulkan jika wajib pajak memberikan alasan kuat dan bukti pendukung yang valid. Karena itu, penyusunan surat permohonan penghapusan denda pajak harus dilakukan secara cermat dan profesional.
Jika perlu, konsultasikan terlebih dahulu dengan konsultan pajak untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.
Ayo bergabung di situs slot 2025 terbaik terpercaya dan daftar sekarang juga di → Konohatoto78
Leave a Reply